Techfin Insight — Program Listrik Desa terus menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperluas akses listrik hingga ke wilayah yang belum terjangkau. Bukan hanya menghadirkan jaringan kelistrikan, program ini juga menjadi fondasi bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah, hingga pemerataan pembangunan di berbagai pelosok Indonesia.
Sebagai tindak lanjut arahan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT PLN (Persero) memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan melalui Alignment Forum Program Listrik Desa yang digelar pada 13 Juli 2026.
Forum tersebut menjadi ruang penyelarasan langkah antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kejaksaan, akademisi, pelaku industri, asosiasi, serta mitra kerja PLN dalam mempercepat implementasi Program Listrik Desa secara lebih terarah dan akuntabel.
Program Listrik Desa Diperkuat Dukungan Anggaran
Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,3 triliun pada tahap pertama tahun 2026 untuk mempercepat pemerataan akses listrik di berbagai wilayah Indonesia.
Pelaksana tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ing Tri Winarno, menegaskan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada validitas data agar seluruh bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Validasi data menjadi langkah penting agar tidak ada lagi wilayah yang tertinggal dalam memperoleh akses listrik. Kami ingin memastikan seluruh lokasi yang memang membutuhkan listrik dapat teridentifikasi dengan baik, sehingga pelaksanaan Program Listrik Desa benar-benar tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Untuk menjaga akuntabilitas pelaksanaan, pemerintah juga melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan dalam proses pengawasan program.
Jangan Lewatkan:
Pemerataan Listrik Membuka Peluang Ekonomi
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan bahwa pemerataan listrik tidak boleh berhenti sebagai target pembangunan semata.
Menurutnya, kehadiran listrik memiliki dampak yang jauh lebih luas dibanding sekadar menyediakan energi bagi masyarakat.
“Kami mengapresiasi Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia. Arahan beliau jelas, yaitu mewujudkan sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ini bukan sekadar komitmen, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata,” ujar Darmawan.
Ia menjelaskan bahwa Program Listrik Desa berperan membuka peluang ekonomi baru, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Karena itu, keberhasilannya membutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah, PLN, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.
Roadmap Terintegrasi dengan Bantuan Pasang Baru Listrik
Pemerintah bersama PLN juga telah menyusun roadmap Program Listrik Desa yang terintegrasi dengan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).
Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna, mengatakan integrasi tersebut bertujuan mempercepat pemerataan akses listrik, terutama bagi masyarakat yang belum mampu membiayai penyambungan listrik secara mandiri.
“Kita sudah menyusun roadmap untuk Program Listrik Desa, di mana ini juga kita kombinasikan dengan BPBL atau Bantuan Pasang Baru Listrik. Di sini pemerintah bertugas untuk membantu masyarakat-masyarakat yang tidak mampu untuk bisa menyambungkan ke jaringan listrik,” katanya.
Melalui pendekatan ini, pembangunan jaringan listrik berjalan beriringan dengan bantuan penyambungan listrik bagi masyarakat yang memenuhi kriteria.
Ribuan Lokasi Telah Mendapatkan Akses Listrik
Implementasi Program Listrik Desa terus menunjukkan perkembangan.
Hingga April 2026, PLN telah merealisasikan penyediaan akses listrik melalui pendanaan APBN di 1.403 lokasi yang melayani 40.724 rumah tangga.
Pemerintah bersama PLN menargetkan hingga akhir tahun 2026 program ini diperluas menjadi 2.792 lokasi, dengan potensi menjangkau 137.266 calon pelanggan di berbagai daerah.
Angka tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk mempercepat pemerataan akses listrik sekaligus memperluas manfaat pembangunan hingga ke wilayah yang selama ini belum sepenuhnya menikmati layanan kelistrikan.
Jangan Lewatkan:
Pemerintah Daerah Sambut Positif Percepatan Program
Pelaksanaan Program Listrik Desa juga mendapat dukungan dari berbagai pemerintah daerah.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengungkapkan bahwa jumlah desa yang belum berlistrik di wilayahnya berhasil menurun dari sekitar 70 desa pada awal 2025 menjadi 43 desa pada 2026.
“Kami berharap penyelesaian desa yang menjadi carry over tahun 2025 maupun tambahan Program Lisdes 2026 dapat segera dituntaskan sehingga seluruh desa yang tersisa memperoleh akses listrik. Kami mengapresiasi dukungan PLN,” ujar Sherly.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyatakan kesiapan pemerintah daerah mendukung percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan melalui kemudahan perizinan dan koordinasi yang erat dengan PLN.
“Kami siap mendukung percepatan pembangunan kelistrikan di Sulawesi Tengah. Jika ada kendala di lapangan, segera sampaikan kepada pemerintah daerah. Listrik merupakan fondasi penting bagi investasi, pelayanan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan PLN menunjukkan bahwa pemerataan akses listrik bukan hanya soal membangun jaringan baru, tetapi juga memastikan setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati manfaat pembangunan.
Penulis: Aira Safeeya
Editor: Setiawan Chogah
Kredit Visual: Ilustrasi dan foto pada artikel ini menggunakan sumber berlisensi bebas, aset AI, atau siaran pers resmi yang relevan dengan topik.
