Techfin Insight — PT PLN (Persero) mengamankan pendanaan sebesar USD 2,9 miliar dari berbagai lembaga pembiayaan internasional untuk mendukung percepatan transisi energi di Indonesia. Pendanaan tersebut diumumkan dalam momentum Conference of the Parties ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, sebagai dukungan terhadap transformasi sektor ketenagalistrikan nasional.
Direktur Utama PLN, Suroso Isnandar, mengatakan COP31 menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa transisi energi bukan sekadar komitmen jangka panjang, melainkan agenda yang telah dan sedang dijalankan.
“Di COP31 ini, Indonesia, khususnya PLN, ingin menunjukkan bahwa transisi energi bukan sekadar komitmen atau janji jangka panjang. Saat ini, secara nyata kita telah dan sedang melaksanakan agenda tersebut. Pada saat yang sama, kami tetap memastikan listrik tersedia secara merata di seluruh Tanah Air, dengan pasokan yang cukup, andal, dan terjangkau bagi masyarakat,” ujar Suroso.
Partisipasi Indonesia dalam COP31 juga menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi iklim berskala besar melalui implementasi kebijakan dan kolaborasi lintas sektor. Hal tersebut disampaikan Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, saat membuka Paviliun Indonesia pada Senin (9/11/2026).
RUPTL 2025–2034 Targetkan Tambahan 69,5 GW
Salah satu instrumen utama percepatan transisi energi di sektor ketenagalistrikan adalah Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.
Dalam sepuluh tahun ke depan, Indonesia merencanakan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari total kapasitas tersebut, sekitar 76% atau 53 GW direncanakan berasal dari energi baru terbarukan (EBT) dan sistem penyimpanan energi.
Menurut Suroso, rencana tersebut menjadi langkah strategis untuk mempercepat pengembangan energi bersih sekaligus memastikan kebutuhan listrik nasional tetap terpenuhi.
Jangan Lewatkan:
“Artinya, Indonesia tidak hanya menyusun rencana, tetapi sudah memulai dan sedang melaksanakan transformasi energi dalam skala besar. RUPTL ini menjadi salah satu langkah strategis untuk mempercepat pengembangan energi bersih sekaligus memastikan kebutuhan listrik nasional dapat terpenuhi,” jelasnya.
Selain melalui RUPTL, pemerintah juga mendorong program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan energi bersih sekaligus memperkuat ketahanan dan kedaulatan energi nasional. Optimalisasi sumber energi domestik diharapkan dapat mengurangi ketergantungan sektor ketenagalistrikan terhadap sejumlah komponen energi primer impor.
Suroso menyebut program PLTS 100 GWp sebagai salah satu inisiatif strategis untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia.
Indonesia Dorong Solusi Iklim Berskala Besar di COP31
Dalam pembukaan Paviliun Indonesia, Hashim Djojohadikusumo menegaskan bahwa Indonesia ingin menunjukkan implementasi nyata komitmen iklim kepada dunia.
“Indonesia hadir di COP31 dengan membawa pesan yang jelas, Indonesia Menghadirkan Solusi Iklim Berskala Besar. Tema paviliun kita, ‘Indonesia: House of Climate Solutions’, mencerminkan tekad kita untuk mengubah ambisi iklim menjadi aksi nyata yang bermakna,” ungkap Hashim.
Ia menjelaskan bahwa langkah Indonesia dipandu oleh tiga prioritas yang saling terhubung, yakni memperkuat ketahanan iklim, memajukan aksi kolaboratif, serta menempuh jalur strategis menuju net zero emissions.
Hashim juga menekankan pentingnya kerja sama lintas negara dalam menghadapi perubahan iklim. Menurutnya, tantangan perubahan iklim tidak mengenal batas wilayah sehingga membutuhkan komitmen dan tindakan bersama.
Sementara itu, Presiden COP31 Murat Kurum mengingatkan bahwa komitmen global harus diterjemahkan menjadi aksi konkret yang dampaknya dapat dirasakan masyarakat.
Ia menekankan bahwa kebijakan iklim perlu terintegrasi dengan kebijakan pembangunan, termasuk di sektor energi, pangan, dan perkotaan.
Pendanaan Global Perkuat Agenda Transisi Energi
Kebutuhan pembiayaan menjadi salah satu aspek penting dalam menjalankan transformasi energi nasional. PLN menyebut pendanaan USD 2,9 miliar dari berbagai lembaga pembiayaan internasional sebagai dukungan konkret bagi agenda transisi energi di Indonesia.
Suroso mengatakan kebutuhan pembiayaan untuk menjalankan transisi energi sektor ketenagalistrikan selama sepuluh tahun ke depan sangat besar. Karena itu, dukungan mitra internasional menjadi bagian penting dalam mempercepat implementasi agenda tersebut.
“Untuk menjalankan transisi energi di sektor ketenagalistrikan selama sepuluh tahun ke depan, kita membutuhkan pembiayaan yang sangat besar. Di COP31 ini, kami membawa kabar baik bahwa PLN bersama Indonesia telah mengamankan pendanaan mencapai USD 2,9 miliar dari berbagai lembaga pembiayaan internasional,” pungkas Suroso.
Melalui partisipasi dalam COP31, Indonesia berupaya memperluas kemitraan strategis, pertukaran pengetahuan, serta dukungan investasi dan pendanaan untuk aksi iklim.
Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan mitra internasional diharapkan dapat mempercepat solusi iklim berskala besar sekaligus menjaga ketahanan energi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
