Techfin Insight — Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6,00% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 17–18 November 2026. Kenaikan tersebut juga diikuti suku bunga Deposit Facility menjadi 5,25% dan Lending Facility menjadi 6,75%.
Keputusan tersebut diumumkan Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti dalam konferensi pers hasil RDG BI, Rabu (18/11). Langkah ini diambil untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah di tengah meningkatnya tekanan global sekaligus menjaga inflasi 2026–2027 tetap berada dalam target 2,5% ± 1%.
BI menegaskan kebijakan moneter akan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas Rupiah dan memastikan inflasi terkendali. Di sisi lain, kebijakan makroprudensial yang longgar tetap diperkuat untuk mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan kepada sektor riil dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.
BI-Rate 6% untuk Perkuat Stabilitas Rupiah
Bank Indonesia memperkuat respons kebijakan moneter di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global dan volatilitas pasar keuangan. Tekanan tersebut dipengaruhi ketegangan geopolitik di Timur Tengah, instabilitas politik di Eropa, tingginya harga minyak dan komoditas, serta ekspektasi kenaikan suku bunga kebijakan Amerika Serikat.
Pertumbuhan ekonomi global pada 2026 diprakirakan masih lemah sekitar 3,1%, sementara tekanan inflasi global diperkirakan mencapai 4,6%. Kondisi tersebut turut mendorong kebijakan moneter global tetap ketat, termasuk ekspektasi kenaikan Federal Funds Rate (FFR).
Tingginya imbal hasil US Treasury dan besarnya defisit fiskal Pemerintah Amerika Serikat juga memengaruhi pergerakan pasar keuangan global. Selain itu, meningkatnya sentimen risiko terhadap valuasi saham perusahaan Artificial Intelligence (AI) turut mendorong investor global mengurangi penempatan dana di pasar negara berkembang.
Kondisi tersebut berdampak pada penguatan dolar AS dan tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk Rupiah.
BI mencatat nilai tukar Rupiah pada 17 November 2026 berada di level Rp18.245 per dolar AS, melemah 0,66% dibandingkan posisi akhir Oktober 2026.
Untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar, BI akan mengoptimalkan intervensi melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri serta transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik.
Bank Indonesia juga meningkatkan insentif untuk transaksi DNDF Beli Lindung Nilai melalui Bank Mitra (VASTRA). Insentif premi ditingkatkan dari 40% menjadi 45% untuk tenor enam bulan dan dari 45% menjadi 50% untuk tenor 12 bulan.
Selain itu, BI memperkuat dukungan likuiditas perbankan melalui transaksi Cross Currency Repo (CCR), yang memungkinkan bank memperoleh dana Rupiah dengan agunan surat berharga berdenominasi valuta asing berupa Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI). Kebijakan ini dijadwalkan berlaku paling lambat Maret 2027.
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tetap 5,47%
Di tengah ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap menunjukkan kinerja positif. Ekonomi nasional pada triwulan III 2026 tumbuh 5,47% secara tahunan (year-on-year/yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,29%.
Pertumbuhan tersebut terutama ditopang permintaan domestik, termasuk konsumsi dan investasi. BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2026 tetap terjaga, didukung stimulus fiskal pemerintah dan membaiknya ekspektasi konsumen.
Investasi juga menunjukkan perkembangan positif, sejalan dengan meningkatnya peran investasi swasta. Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur meningkat dari 52,40 pada September 2026 menjadi 53,98 pada Oktober 2026.
Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 berada pada kisaran 4,9–5,7%.
Sementara itu, neraca perdagangan Indonesia pada September 2026 mencatat surplus sebesar 3,36 miliar dolar AS, melanjutkan surplus pada Agustus sebesar 3,55 miliar dolar AS.
Aliran investasi portofolio pada triwulan IV 2026 masih mengalami fluktuasi akibat ketidakpastian global. Hingga 16 November 2026, tercatat aliran modal keluar dari pasar saham sebesar 0,9 miliar dolar AS. Namun, secara keseluruhan, aliran modal pada triwulan IV mencatat net inflows sebesar 4,80 miliar dolar AS, terutama ditopang penerbitan global sukuk dan global bond pemerintah serta aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN).
Cadangan devisa Indonesia pada akhir Oktober 2026 tercatat sebesar 146,8 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 5,3 bulan impor atau 5,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi tersebut berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.
Inflasi Oktober Turun, Kredit Perbankan Tumbuh 13,21%
Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Oktober 2026 tercatat 3,23% yoy, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,28%.
Inflasi inti turun menjadi 2,56%, sementara inflasi kelompok administered prices tercatat 3,24%. Sebaliknya, inflasi volatile food meningkat menjadi 5,81% akibat penurunan produksi komoditas pangan di sejumlah daerah sentra yang dipengaruhi gangguan cuaca.
Bank Indonesia akan terus memperkuat stabilisasi nilai tukar dan koordinasi dengan pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID), termasuk dalam implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Dari sisi perbankan, kredit pada Oktober 2026 tumbuh 13,21% yoy. Pertumbuhan ditopang kredit investasi yang mencapai 21,32%, kredit modal kerja 12,99%, dan kredit konsumsi 4,73%.
Pertumbuhan kredit juga terjadi di berbagai kelompok bank, yakni bank BUMN sebesar 14,34%, bank umum swasta nasional (BUSN) sebesar 14,07%, serta kantor cabang bank asing (KCBA) sebesar 13,92%.
Kredit yang terkait program pemerintah tumbuh 20,8%, sementara kredit korporasi swasta non-IKNB tumbuh 20,4%. Kredit UMKM juga menunjukkan peningkatan, terutama pada segmen mikro dan menengah.
Hingga minggu pertama November 2026, insentif Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang diperoleh bank tercatat Rp466,2 triliun. Alokasi tersebut terdiri atas KLM financing channel sebesar Rp345,2 triliun dan KLM Pendalaman Pasar Uang (PPU) sebesar Rp121 triliun.
BI memperkirakan pertumbuhan kredit sepanjang 2026 tetap berada dalam kisaran 8–12%.
Digitalisasi Pembayaran Terus Diperluas
Bank Indonesia juga memperkuat kebijakan makroprudensial untuk mendorong intermediasi perbankan, termasuk melalui persiapan implementasi KLM financing channel dengan insentif paling tinggi 3% dari Dana Pihak Ketiga (DPK), yang ditujukan untuk mendukung pembiayaan sektor usaha pencipta lapangan kerja serta UMKM. Kebijakan tersebut dijadwalkan berlaku mulai 1 Desember 2026.
Penguatan KLM Pendalaman Pasar Uang juga dilakukan dengan insentif paling tinggi 2% dari DPK guna mendorong redistribusi likuiditas dan intermediasi perbankan.
Pada sektor sistem pembayaran, BI memperluas kerja sama QRIS antarnegara melalui koridor Hong Kong dengan piloting ID inbound yang dijadwalkan pada minggu kedua Desember 2026.
BI juga memperkuat akseptasi Kartu Kredit Indonesia (KKI), termasuk pengembangan fitur pembayaran daring yang dijadwalkan mulai Januari 2027. Penguatan manajemen risiko sistem pembayaran juga dilakukan melalui pengaturan Penyelenggara Penunjang dan implementasi tahap pertama Infrastruktur Data Sistem Pembayaran.
Pada Oktober 2026, volume transaksi pembayaran digital mencapai 6,18 miliar transaksi, tumbuh 31,47% yoy. Transaksi QRIS tumbuh 70,95%, dengan jumlah pengguna mencapai 71,91 juta dan merchant sebanyak 51,31 juta.
Sementara itu, Uang Kartal yang Diedarkan (UYD) tumbuh 11,48% yoy menjadi Rp1.353 triliun.
Bank Indonesia menegaskan akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan pemangku kepentingan lainnya guna menjaga ketahanan eksternal, stabilitas perekonomian, serta mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Penulis: Aira Safeeya
Editor: Setiawan Chogah
Kredit Visual: Ilustrasi dan foto pada artikel ini menggunakan sumber berlisensi bebas, aset AI, atau siaran pers resmi yang relevan dengan topik.





