Techfin Insight — PT PLN (Persero) dan Global Green Growth Institute (GGGI) menandatangani Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) pertama di Indonesia dalam kerangka kemitraan bilateral Indonesia–Norwegia. Perjanjian yang diteken pada gelaran Conference of the Parties ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, ini menjadi salah satu kerja sama perdagangan karbon terbesar di dunia dengan target pengurangan emisi hingga 12 juta ton CO₂.
Penandatanganan berlangsung pada Rabu (11/11/2026) dan menjadi langkah penting dalam menghubungkan aksi mitigasi perubahan iklim di Indonesia dengan mekanisme pembiayaan karbon internasional.
Melalui skema tersebut, pendanaan karbon dari kerja sama Indonesia–Norwegia akan dimobilisasi untuk mendukung pengembangan proyek energi bersih, khususnya pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Inisiatif ini diharapkan dapat mempercepat pengurangan emisi gas rumah kaca sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, mengatakan penandatanganan MOPA menjadi bukti bahwa kerja sama internasional dapat diterjemahkan menjadi aksi mitigasi yang memberikan manfaat nyata bagi Indonesia.
“Melalui Indonesian Climate and Carbon Partnership (ICCP), kami menghubungkan prioritas iklim Indonesia dengan keahlian, teknologi, dan pendanaan dari para mitra. Perjanjian ini merupakan langkah nyata pelaksanaan kerja sama bilateral Article 6.2 Paris Agreement antara Indonesia dan Norwegia. Kami memastikan setiap hasil pengurangan emisi terukur, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Jumhur.
Pemerintah juga terus menyiapkan tata kelola perdagangan karbon, termasuk sistem registri, otorisasi, serta mekanisme pelaporan dan akuntansi untuk memastikan tidak terjadi penghitungan ganda atas pengurangan emisi.
Kerja Sama Karbon Indonesia–Norwegia Targetkan Penurunan 12 Juta Ton CO₂
Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, Sigrun Aasland, menyebut kemitraan Indonesia–Norwegia sebagai salah satu program perdagangan karbon terbesar di dunia. Program tersebut ditujukan untuk mendorong pengurangan emisi hingga 12 juta ton CO₂.
Menurut Sigrun, melalui perjanjian ini Norwegia akan membantu pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia. Dukungan tersebut diharapkan menghasilkan pasokan listrik yang lebih bersih sekaligus memperkuat ketahanan energi.
“Hari ini, Norwegia dan Indonesia menandai penandatanganan salah satu program karbon terbesar di dunia. Melalui perjanjian ini, Norwegia akan membantu pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia. Dengan ini, kita akan menghadirkan pasokan listrik yang lebih bersih, memperkuat ketahanan energi, sekaligus menurunkan emisi dalam skala besar,” ujar Sigrun.
Dalam pelaksanaannya, Indonesia akan menerapkan program Generation-Based Incentive (GBI), yaitu skema insentif berbasis hasil pengurangan emisi untuk mendukung proyek pembangkit energi terbarukan yang terhubung dengan jaringan listrik.
Pada tahap awal, program ini difokuskan pada pengembangan PLTS, termasuk proyek yang dilengkapi Battery Energy Storage System (BESS) atau sistem penyimpanan energi baterai.
Pendanaan karbon juga diarahkan untuk mendukung proyek energi bersih yang menghadapi tantangan kelayakan finansial. Termasuk di dalamnya proyek yang membutuhkan pembangunan infrastruktur transmisi dan fasilitas penyimpanan energi.
PLN Hubungkan Pembiayaan Karbon dengan Proyek Transisi Energi
Direktur Utama PLN, Suroso Isnandar, mengatakan kerja sama dengan GGGI menjadi bagian dari upaya menerjemahkan agenda transisi energi Indonesia menjadi investasi dan proyek nyata.
Melalui mekanisme pembiayaan karbon internasional, PLN melihat peluang untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan sekaligus menciptakan nilai ekonomi dari upaya penurunan emisi.
“Pesan yang ingin dibawa PLN ke COP31 adalah bagaimana mengubah ambisi transisi energi Indonesia menjadi investasi dan aksi nyata. Melalui RUPTL 2025–2034, PLN memiliki peta jalan yang jelas untuk menambah kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW, dengan sekitar 76 persen berasal dari energi terbarukan, BESS, dan sumber energi bersih lainnya,” ujar Suroso.
Ia menambahkan, kerja sama berdasarkan Article 6.2 Paris Agreement menjadi salah satu instrumen untuk menghubungkan agenda transisi energi nasional dengan dukungan pembiayaan internasional.
Sejak COP30, PLN telah mengamankan pembiayaan transisi energi sebesar USD 2,94 miliar dari mitra pembangunan dan lembaga pembiayaan ekspor. Selain itu, terdapat potensi tambahan pembiayaan proyek energi sebesar USD 300 juta yang hampir memasuki tahap financial close.
“Melalui kemitraan Indonesia dan Norwegia, PLN bersama GGGI turut mendorong operasionalisasi mekanisme Article 6.2 sebagai jalur baru pembiayaan transisi energi. Ini menunjukkan bagaimana kolaborasi internasional dapat menghubungkan hasil mitigasi perubahan iklim dengan pembangunan infrastruktur energi bersih di dalam negeri,” tambah Suroso.
Pembiayaan Internasional Buka Peluang Proyek Energi Bersih
PLN menilai pengembangan energi terbarukan membutuhkan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, mitra pembangunan, investor, pengembang proyek, lembaga keuangan, dan penyedia teknologi.
Karena itu, perusahaan terus membuka peluang kemitraan untuk mempercepat realisasi berbagai proyek energi bersih di Indonesia.
Melalui kerja sama Indonesia–Norwegia ini, implementasi pasar karbon internasional diharapkan semakin kuat sekaligus mendorong investasi pada proyek-proyek energi bersih.
Bagi Indonesia, manfaatnya tidak hanya berkaitan dengan pencapaian target iklim nasional. Dukungan tersebut juga diharapkan memperkuat ketahanan energi, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperluas akses masyarakat terhadap energi yang lebih bersih.
Penulis: Aira Safeeya
Editor: Setiawan Chogah
Kredit Visual: Ilustrasi dan foto pada artikel ini menggunakan sumber berlisensi bebas, aset AI, atau siaran pers resmi yang relevan dengan topik.





