Techfin Insight — Paspor Indonesia direncanakan memasuki babak baru pada 2027. Pemerintah menyiapkan penerapan satu jenis paspor nasional untuk menggantikan perbedaan jenis paspor biasa yang selama ini diterbitkan, termasuk paspor non-elektronik serta paspor elektronik dengan bahan laminasi dan polikarbonat. Pemerintah juga mengusulkan sistem nomor paspor yang dapat digunakan seumur hidup sehingga pemegangnya tidak perlu mengganti nomor setiap kali memperbarui masa berlaku paspor.
Rencana tersebut diumumkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada Desember 2025 sebagai bagian dari transformasi layanan keimigrasian. Namun, ada hal penting yang perlu dipahami masyarakat: penerapan satu jenis paspor dan rencana nomor seumur hidup tidak otomatis berarti seluruh pemegang paspor lama harus mengganti bukunya pada 2027. Jadwal penerapan, ketentuan teknis, dan mekanisme peralihannya perlu merujuk pada aturan serta pengumuman resmi yang berlaku.
Lantas, apa saja yang direncanakan berubah, aturan apa yang sudah berlaku, dan apa yang perlu diperhatikan pemegang paspor saat ini?
Satu Jenis Paspor Nasional Mulai 2027
Dalam pengumuman pada 17 Desember 2025, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyampaikan rencana penerapan satu jenis paspor nasional secara menyeluruh mulai 2027. Kebijakan tersebut ditujukan untuk menyederhanakan layanan publik sekaligus meningkatkan keamanan dokumen perjalanan.
Saat pengumuman itu disampaikan, paspor biasa yang diterbitkan di Indonesia terdiri atas paspor non-elektronik dan paspor elektronik. Paspor elektronik sendiri menggunakan bahan laminasi atau polikarbonat, dengan penerbitan paspor polikarbonat yang saat itu masih terbatas pada kantor imigrasi tertentu.
Melalui kebijakan baru yang direncanakan, perbedaan jenis paspor tersebut akan disederhanakan menjadi satu jenis paspor nasional. Pemerintah juga meminta jajarannya menyiapkan peta jalan teknis dan regulasi, termasuk menyelesaikan sisa persediaan buku paspor yang ada pada 2026 sebagai bagian dari masa transisi.
Meski demikian, pengumuman rencana tidak selalu berarti seluruh mekanisme penerapan sudah final. Karena itu, masyarakat sebaiknya menunggu petunjuk resmi mengenai bentuk paspor yang akan diterbitkan, tanggal mulai penerapan, dan ketentuan bagi pemegang paspor yang masih berlaku.
Nomor Paspor Direncanakan Berlaku Seumur Hidup
Salah satu bagian yang menarik perhatian dari rencana tersebut adalah penggunaan nomor paspor seumur hidup.
Dalam sistem yang berlaku saat ini, penerbitan paspor baru dapat disertai nomor paspor baru. Pemerintah menginginkan agar ke depan nomor tersebut tetap sama ketika pemegang paspor memperbarui masa berlakunya. Dengan begitu, perubahan dokumen tidak selalu diikuti perubahan nomor identitas paspor.
Namun, nomor paspor yang tetap tidak berarti buku paspor berlaku seumur hidup. Nomor paspor dan masa berlaku dokumen merupakan dua hal yang berbeda. Paspor tetap memiliki masa berlaku dan perlu diperbarui sesuai ketentuan keimigrasian.
Perbedaan ini penting agar masyarakat tidak salah memahami istilah nomor paspor seumur hidup. Istilah tersebut merujuk pada rencana penggunaan nomor yang sama bagi pemegang paspor, bukan pada penghapusan masa berlaku paspor.
Selain itu, pengumuman pemerintah pada Desember 2025 menyampaikan kebijakan nomor seumur hidup sebagai harapan dan rencana yang perlu disiapkan melalui peta jalan teknis serta regulasi. Karena itu, mekanisme finalnya perlu diperiksa kembali berdasarkan ketentuan resmi yang berlaku ketika kebijakan mulai diterapkan.
Aturan Masa Berlaku Paspor yang Sudah Berlaku pada 2026
Di luar rencana perubahan pada 2027, terdapat regulasi yang sudah berlaku mengenai paspor biasa. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor mulai berlaku pada 28 Juli 2026.
Peraturan tersebut menetapkan bahwa masa berlaku paspor biasa paling lama 10 tahun sejak tanggal diterbitkan. Ketentuan ini tidak berarti setiap orang otomatis memperoleh paspor dengan masa berlaku 10 tahun, karena terdapat aturan khusus berdasarkan kategori pemohon dan kondisi tertentu.
Peraturan tersebut juga mengatur paspor biasa non-elektronik dan paspor biasa elektronik, termasuk yang menggunakan lembar laminasi dan polikarbonat. Dengan demikian, ketentuan yang berlaku pada 2026 masih perlu dibedakan dari rencana penyederhanaan menjadi satu jenis paspor nasional pada 2027.
Bagi masyarakat yang akan mengajukan paspor atau memperbarui dokumen, rujukan utamanya adalah ketentuan resmi yang berlaku saat permohonan diajukan. Informasi mengenai masa berlaku, jenis paspor, persyaratan, dan prosedur pengajuan sebaiknya diperiksa melalui Direktorat Jenderal Imigrasi atau kantor imigrasi terkait.
Apakah Pemegang Paspor Lama Harus Menggantinya pada 2027?
Ini pertanyaan paling praktis bagi masyarakat. Berdasarkan pengumuman rencana satu jenis paspor nasional pada Desember 2025, belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh pemegang paspor lama diwajibkan mengganti bukunya secara serentak pada 2027.
Pemerintah saat itu menyampaikan rencana penerapan kebijakan baru dan meminta penyusunan peta jalan teknis serta regulasi. Pengumuman tersebut tidak dengan sendirinya menetapkan kewajiban penggantian massal terhadap seluruh paspor yang masih berlaku.
Karena itu, pemegang paspor yang masih berlaku sebaiknya tidak terburu-buru mengajukan penggantian hanya karena mendengar kabar perubahan pada 2027. Mereka perlu memperhatikan masa berlaku dokumen, kebutuhan perjalanan, serta pengumuman resmi dari otoritas keimigrasian.
Penggantian paspor juga dapat diperlukan dalam kondisi tertentu, misalnya ketika paspor habis masa berlakunya, rusak, atau hilang. Prosedur dan persyaratannya perlu mengikuti aturan yang berlaku untuk masing-masing kondisi.
Jika pemerintah menerbitkan ketentuan transisi baru menjelang 2027, informasi itulah yang harus menjadi acuan untuk menentukan apakah pemegang paspor lama perlu melakukan tindakan tertentu.
Mengapa Pemerintah Menyederhanakan Jenis Paspor?
Penerapan satu jenis paspor nasional dirancang sebagai bagian dari upaya menyederhanakan layanan publik dan meningkatkan keamanan dokumen perjalanan. Penyederhanaan jenis dokumen berpotensi membuat proses administrasi lebih mudah dipahami masyarakat.
Dari sisi layanan, sistem yang lebih seragam juga dapat membantu mengurangi kebingungan ketika masyarakat memilih jenis paspor. Namun, manfaat nyata kebijakan tersebut akan bergantung pada desain akhir dokumen, prosedur penerbitan, kesiapan kantor imigrasi, dan pelaksanaan transisi.
Sementara itu, rencana nomor paspor seumur hidup berpotensi membuat identitas nomor paspor lebih konsisten ketika masa berlaku dokumen diperbarui. Meski demikian, mekanisme teknisnya perlu dijelaskan secara resmi, termasuk bagaimana nomor baru akan diberikan kepada pemohon yang belum memiliki paspor dan bagaimana sistem akan menangani perubahan dokumen dalam kondisi khusus.
Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perubahan desain atau nomor dokumen. Kepastian aturan, keamanan data, kemudahan layanan, dan komunikasi yang jelas kepada masyarakat juga menjadi bagian penting dari pelaksanaannya.
Apa yang Perlu Dilakukan Masyarakat Sekarang?
Bagi masyarakat yang sudah memiliki paspor, langkah paling aman adalah memeriksa masa berlaku dokumen dan menyesuaikannya dengan kebutuhan perjalanan. Jika paspor masih berlaku dan tidak ada kebutuhan penggantian, tidak perlu mengambil keputusan hanya berdasarkan kabar tentang rencana perubahan pada 2027.
Bagi masyarakat yang hendak mengajukan paspor baru, persyaratan dan jenis dokumen yang tersedia perlu diperiksa melalui kanal resmi imigrasi. Hal ini penting karena ketentuan yang berlaku saat permohonan diajukan dapat berbeda dari kebijakan yang masih dalam tahap persiapan.
Masyarakat juga perlu membedakan antara informasi mengenai rencana kebijakan dan aturan yang sudah ditetapkan. Pengumuman mengenai target penerapan satu jenis paspor nasional pada 2027 merupakan informasi penting, tetapi detail pelaksanaannya harus merujuk pada regulasi dan petunjuk resmi yang tersedia.
Informasi terbaru dapat dipantau melalui situs resmi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Perubahan paspor Indonesia pada 2027 patut diperhatikan karena berkaitan langsung dengan dokumen perjalanan masyarakat. Namun, untuk saat ini, hal terpenting bukan terburu-buru mengganti paspor, melainkan memahami perbedaan antara rencana kebijakan, ketentuan yang sudah berlaku, dan prosedur yang nantinya diumumkan secara resmi.
Penulis: Ammar Fahri
Editor: Setiawan Chogah
Kredit Visual: Ilustrasi dan foto pada artikel ini menggunakan sumber berlisensi bebas, aset AI, atau siaran pers resmi yang relevan dengan topik.
